Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Admin Data
0
1
| Judul | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan |
|---|---|
| Jenis | PERATURAN MENTERI |
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
| Nomor | 25 |
| Tahun | 2017 |
| Tentang | Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan |
| Tempat_Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan_Tanggal | 26 September 2017 |
| Pejabat_Menetapkan | - |
| Status | Berlaku |
| Tahun_Pengundangan | Tahun Pengundangan2017 |
| Nomor_Pengundangan | 1416 |
| Nomor_Tambahan | - |
| Tanggal_Pengundangan | 11 Oktober 2017 |
| Pejabat_Pengundangan | - |
| Mencabut | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pan dan Rb Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya |
| Dasar_Hukum | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004Tentang PerikananUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2007Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil NegaraUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2014Tentang KelautanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2016Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak GaramPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran AirPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007Tentang Konservasi Sumber Daya IkanPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai NegeriPeraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil TerluarPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SipilPeraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil PerikananPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilPeraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil TerluarPeraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilPeraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiKeputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri SipilPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pan dan Rb Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya |
