1/Yur/Kor/2018 - Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuh iunsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhi syarat-syarat:1) Terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa tepat waktu; 2) Telah dilakukan addendum perpanjangan waktu; 3) Telah ada penentuan denda keterlambatan; 4) Pelaksana proyektelah membayar denda keterlambatan tersebut; 5) Pro
Admin Data
0
36
| Tahun | 2018 |
|---|---|
| Nomor_Katalog | 1/Yur/Kor/2018 |
| Bidang | Hukum Pidana |
| Klasifikasi | Hukum PidanaKorupsiKerugian Keuangan Negara |
| Kaidah_Hukum | Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuh iunsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhi syarat-syarat:1) Terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa tepat waktu; 2) Telah dilakukan addendum perpanjangan waktu; 3) Telah ada penentuan denda keterlambatan; 4) Pelaksana proyektelah membayar denda keterlambatan tersebut; 5) Proyek diselesaikan tepat waktu berdasarkan perpanjangan waktu; dan 6) Proyek telah diterima oleh pemberi proyek. |
| Pengantar | |
| Pendapat Mahkamah Agung | |
| Yurisprudensi | Dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini,maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung. |
| Kata Kunci | pengadaan barang dan jasa; PABN |
