Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian_x000D__x000D_ hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
Admin Data
0
3
| Judul | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian_x000D__x000D_ hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 |
|---|---|
| Jenis | PERATURAN MENTERI |
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
| Nomor | 9 |
| Tahun | 2016 |
| Tentang | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019 |
| Tempat_Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan_Tanggal | 26 Februari 2016 |
| Pejabat_Menetapkan | YASONNA H. LAOLY |
| Status | Berlaku |
| Tahun_Pengundangan | Tahun Pengundangan2016 |
| Nomor_Pengundangan | 317 |
| Nomor_Tambahan | - |
| Tanggal_Pengundangan | 26 Februari 2016 |
| Pejabat_Pengundangan | - |
| Mencabut | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pelaporan dan Pemberhentian Penterjemah Tersumpah |
| Dasar_Hukum | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pelaporan dan Pemberhentian Penterjemah TersumpahUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008Tentang Kementerian NegaraPeraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 |
