Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
Admin Data
0
4
| Judul | Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan |
|---|---|
| Jenis | UNDANG-UNDANG |
| Pemrakarsa | PEMERINTAH PUSAT |
| Nomor | 10 |
| Tahun | 1995 |
| Tentang | KEPABEANAN |
| Tempat_Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan_Tanggal | 30 Desember 1995 |
| Pejabat_Menetapkan | SOEHARTO |
| Status | Berlaku |
| Tahun_Pengundangan | Tahun Pengundangan1995 |
| Nomor_Pengundangan | 75 |
| Nomor_Tambahan | 3612 |
| Tanggal_Pengundangan | 30 Desember 1995 |
| Pejabat_Pengundangan | - |
| Mencabut | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006Tentang Perubahan Uu 10-1995 Tentang KepabeananPeraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.04/2019 Tahun 2019Tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor |
| Dasar_Hukum | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 Tahun 2016Tentang Ketentuan Impor Barang KirimanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2018 Tahun 2018Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitungan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya dan/atau Nilai Terhadap Barang yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean (valuation Advice)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2017 Tahun 2017Tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa DendaPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang EksporPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017Tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan IntelektualPeraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 Tahun 2016Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/pmk.04/2015 Tentang Mitra Utama KepabeananPeraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2016 Tahun 2016Tentang Registrasi KepabeananPeraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tahun 2017Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang ImporPeraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2017 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/pmk.04/2015 Tentang Impor Sementara Kapal Wisata AsingPeraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.010/2017 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/pmk.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-australia-new Zealand Free Trade AreaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 Tahun 2017Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan PaduanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2017 Tahun 2017Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-korea Free Trade AreaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2017 Tahun 2017Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean Trade In Goods AgreementPeraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 Tahun 2017Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-china Free Trade AreaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2017 Tahun 2017Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-india Free Trade AreaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 Tahun 2017Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-australia-new Zealand Free Trade AreaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.010/2017 Tahun 2017Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam PakistanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 Tahun 2017Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan EkonomiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2017 Tahun 2017Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan EkonomiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.04/2016 Tahun 2016Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan PabeanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.04/2016 Tahun 2016Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan PabeanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016 Tahun 2016Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan CukaiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 Tahun 2017Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan CukaiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2018 Tahun 2018Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
