Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi
Admin Data
0
1
| Judul | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi |
|---|---|
| Jenis | PERATURAN MENTERI |
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Nomor | PM125 |
| Tahun | 2018 |
| Tentang | Pengerukan dan/atau Reklamasi |
| Tempat_Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan_Tanggal | 26 Desember 2018 |
| Pejabat_Menetapkan | - |
| Status | Berlaku |
| Tahun_Pengundangan | Tahun Pengundangan2018 |
| Nomor_Pengundangan | 1740 |
| Nomor_Tambahan | - |
| Tanggal_Pengundangan | 27 Desember 2018 |
| Pejabat_Pengundangan | - |
| Mencabut | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2021 Tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi |
| Dasar_Hukum | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007Tentang Penataan RuangUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2008Tentang PelayaranUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009Tentang KepelabuhanPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010Tentang KenavigasianPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010Tentang Angkutan di PerairanPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010Tentang Perlindungan Lingkungan MaritimPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012Tentang Izin LingkunganPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerahPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikPeraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015Tentang Organisasi Kementerian NegaraPeraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015Tentang Kementerian PerhubunganPeraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman ModalPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM189 Tahun 2015Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PerhubunganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2018Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang LautPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2015Tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial |
