Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/pmk.02/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
Admin Data
0
3
| Judul | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/pmk.02/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak |
|---|---|
| Jenis | PERATURAN MENTERI |
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| Nomor | 6/PMK.02/2016 |
| Tahun | 2016 |
| Tentang | PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI ROYALTI HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK |
| Tempat_Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan_Tanggal | 26 Januari 2016 |
| Pejabat_Menetapkan | - |
| Status | Tidak BerlakuDicabut Oleh :Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 Tahun 2021Tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan _x000D__x000D_ negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti _x000D__x000D_ paten Kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan _x000D__x000D_ varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman |
| Tahun_Pengundangan | Tahun Pengundangan2016 |
| Nomor_Pengundangan | 119 |
| Nomor_Tambahan | - |
| Tanggal_Pengundangan | 26 Januari 2016 |
| Pejabat_Pengundangan | - |
| Mencabut | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan _x000D__x000D_ negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti _x000D__x000D_ paten Kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan _x000D__x000D_ varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman |
| Dasar_Hukum | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997Tentang Penerimaan Negara Bukan PajakUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2000Tentang Perlindungan Varietas TanamanUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2002Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan TeknologiUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003Tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan NegaraPeraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan TertentuPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumPeraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (pka K/l) |
