Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Admin Data
0
3
| Judul | Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua |
|---|---|
| Jenis | UNDANG-UNDANG |
| Pemrakarsa | PEMERINTAH PUSAT |
| Nomor | 21 |
| Tahun | 2001 |
| Tentang | OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA |
| Tempat_Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan_Tanggal | 21 November 2001 |
| Pejabat_Menetapkan | MEGAWATI SOEKARNOPUTRI |
| Status | Berlaku |
| Tahun_Pengundangan | Tahun Pengundangan2001 |
| Nomor_Pengundangan | 135 |
| Nomor_Tambahan | 4151 |
| Tanggal_Pengundangan | 21 November 2001 |
| Pejabat_Pengundangan | - |
| Mencabut | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008Tentang Penetapan Perpu 1-2008 Tentang Perubahan Uu 21-2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UuPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008Tentang Perubahan Uu 21-2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi PapuaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2021Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua |
| Dasar_Hukum | Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;pengaturan,pembagian,dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan;serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999Tentang Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 Tahun 2000Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi DaerahKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 Tahun 2000Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan NasionalKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2000 Tahun 2000Tentang Laporan Tahunan Lembaga Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ri Tahun 2000Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962Tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk BaruUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1969Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian BaratUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999Tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 37 Tahun 1999Tentang Hubungan Luar NegeriUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perjanjian InternasionalUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia |
