Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/m-ind/per/3/2017 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan Verifikasi Industri dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
Admin Data
0
4
| Judul | Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/m-ind/per/3/2017 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan Verifikasi Industri dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah |
|---|---|
| Jenis | PERATURAN MENTERI |
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Nomor | 07/M-IND/PER/3/2017 |
| Tahun | 2017 |
| Tentang | Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah |
| Tempat_Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan_Tanggal | 01 Maret 2017 |
| Pejabat_Menetapkan | - |
| Status | Tidak BerlakuDicabut Oleh :Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2019Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Untuk Industri Sektor Tertentu |
| Tahun_Pengundangan | Tahun Pengundangan2017 |
| Nomor_Pengundangan | 363 |
| Nomor_Tambahan | - |
| Tanggal_Pengundangan | 02 Maret 2017 |
| Pejabat_Pengundangan | - |
| Mencabut | Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Untuk Industri Sektor Tertentu |
| Dasar_Hukum | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014Tentang PerindustrianPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015Tentang Kementerian PerindustrianPeraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 Tahun 2008Tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi Industri Bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan dan atau Pembebasan Bea MasukPeraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 Tahun 2014Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor TertentuPeraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 Tahun 2015Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian |
